Bab XII : WAKAF,ZAKAT,DAN KOPERASI SEBAGAI PILAR EKONOMI KERAKYATAN

  A. Koperasi Syariah: Perpaduan Azas Kekeluargaan dan Prinsip Syirkah

Koperasi dalam konstitusi Indonesia digambarkan oleh Bung Hatta sebagai "soko guru perekonomian 

nasional", berlandaskan asas kekeluargaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Prinsip kekeluargaan ini—gotong royong, kepemilikan bersama, dan pembagian hasil usaha berdasarkan 

jasa anggota (bukan modal semata)—memiliki kesejajaran konseptual yang kuat dengan prinsip syirkah 

(kemitraan usaha) dalam fiqih muamalah, khususnya syirkah ta'awuniyah (kemitraan kooperatif) dan 

syirkah mudharabah/musyarakah.

Koperasi syariah mengadopsi prinsip bagi hasil (profit-loss sharing) menggantikan bunga (riba) dalam 

simpan-pinjam anggota, serta akad-akad syariah seperti murabahah (jual-beli dengan margin), ijarah 

(sewa), dan qardhul hasan (pinjaman kebajikan tanpa imbalan) dalam pembiayaan usaha mikro 

anggotanya. Struktur tata kelola koperasi yang demokratis—satu anggota satu suara (one member one 

vote)—juga selaras dengan prinsip syura dalam Islam yang menolak dominasi kekuasaan berbasis 

kepemilikan modal.

Perkembangan koperasi syariah di Indonesia diwadahi dalam bentuk Koperasi Simpan Pinjam dan 

Pembiayaan Syariah (KSPPS), yang diatur oleh Kementerian Koperasi dan UKM serta diawasi prinsip 

syariahnya oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di tingkat koperasi dan Dewan Syariah Nasional-MUI di 

tingkat nasional. Tantangan utama koperasi syariah adalah rendahnya literasi keuangan syariah anggota, 

keterbatasan modal, dan lemahnya tata kelola profesional dibanding lembaga keuangan formal.

## B. Zakat sebagai Instrumen Redistribusi dan Penguatan Ekonomi Rakyat

Zakat memiliki fungsi ganda dalam ekonomi kerakyatan: sebagai instrumen redistribusi kekayaan dari 

muzakki (wajib zakat) kepada mustahik (penerima zakat), dan sebagai modal penggerak ekonomi rakyat 

kecil melalui skema zakat produktif. Berbeda dengan bantuan sosial konvensional yang cenderung habis 

pakai (konsumtif), zakat produktif dirancang sebagai modal usaha bergulir yang memberdayakan 

mustahik agar mandiri secara ekonomi.

Model penyaluran zakat produktif umumnya melalui pendampingan usaha mikro—pemberian modal 

kerja, pelatihan keterampilan, dan pendampingan pemasaran—sebagaimana dipraktikkan lembaga amil 

zakat nasional seperti BAZNAS, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, dan LAZ lainnya. Pendekatan ini sejalan 

dengan teori pemberdayaan ekonomi rakyat yang menekankan penguatan kapasitas (capacity building) 

bukan sekadar transfer tunai.

Namun demikian, potensi zakat nasional yang diperkirakan oleh Badan Amil Zakat Nasional dan berbagai 

lembaga riset mencapai ratusan triliun rupiah per tahun masih jauh dari realisasi pengumpulan aktual, 

menandakan besarnya gap antara kesadaran normatif berzakat dan praktik penunaian zakat melalui 

lembaga formal. Faktor penyebabnya antara lain preferensi masyarakat menyalurkan zakat secara 

langsung (personal) kepada penerima yang dikenal, rendahnya kepercayaan terhadap lembaga amil, dan 

minimnya insentif fiskal yang memadai bagi muzakki korporasi. ## C. Wakaf Produktif: Investasi Sosial untuk Generasi Mendatang

Wakaf secara tradisional dikenal dalam bentuk wakaf aset tetap (tanah, bangunan masjid, sekolah) yang 

bersifat statis. Konsep wakaf produktif mengembangkan paradigma ini dengan mengelola aset wakaf 

secara profesional agar menghasilkan surplus (return) yang berkelanjutan, sementara pokok aset (ain al-

waqf) tetap terjaga keabadiannya sesuai prinsip syariah bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, 

dihibahkan, atau diwariskan.

Inovasi kontemporer wakaf produktif meliputi wakaf uang (cash waqf) yang dapat dihimpun dari 

masyarakat luas dalam jumlah kecil namun masif, kemudian diinvestasikan pada instrumen produktif 

seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)—kerja sama Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan Kementerian 

Keuangan yang menyalurkan hasil investasi sukuk negara untuk membiayai program sosial seperti 

rumah sakit mata dan pemberdayaan ekonomi. Selain itu terdapat wakaf saham, wakaf polis asuransi 

syariah, dan wakaf melalui platform digital crowdfunding.

Wakaf produktif berfungsi sebagai investasi antargenerasi (intergenerational investment): manfaatnya 

tidak habis pada generasi penerima pertama tetapi terus mengalir (sebagai amal jariyah) kepada 

generasi berikutnya, menjadikannya instrumen pembangunan berkelanjutan yang unik dibanding 

instrumen filantropi konvensional yang umumnya bersifat sekali pakai.

## D. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Kerakyatan

BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang menggabungkan dua fungsi dalam satu institusi: 

fungsi maal (sosial, pengelolaan zakat-infaq-shadaqah) dan fungsi tamwil (bisnis, pembiayaan komersial 

berbasis syariah). Kombinasi ini menjadikan BMT sebagai lembaga hybrid yang mampu menjangkau 

segmen masyarakat bawah yang tidak terlayani perbankan formal (unbankable), sekaligus tetap 

menjaga keberlanjutan usaha (sustainability) melalui unit tamwil yang profit-oriented namun tetap 

berlandaskan syariah.

BMT tumbuh pesat di Indonesia sejak awal 1990-an, digagas dari kalangan pesantren dan aktivis 

ekonomi syariah, dengan basis operasi yang dekat dengan masyarakat akar rumput—pasar tradisional, 

pedagang kecil, petani, dan nelayan. Skema pembiayaan BMT umumnya menggunakan akad 

murabahah, mudharabah, dan musyarakah, dengan pendekatan yang lebih personal dan fleksibel 

dibanding perbankan syariah formal yang terikat regulasi ketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tantangan kelembagaan BMT meliputi status hukum yang belum seragam (ada yang berbadan hukum 

koperasi, ada yang belum), pengawasan yang lemah sehingga rentan terhadap risiko gagal bayar dan 

penyalahgunaan, serta perlunya konsolidasi dan digitalisasi agar mampu bersaing dengan fintech syariah 

yang semakin berkembang.

## E. Infaq dan Shadaqah dalam Ekosistem Ekonomi Kerakyatan

Berbeda dengan zakat yang bersifat wajib dengan nisab dan haul tertentu, infaq dan shadaqah bersifat 

sukarela tanpa batasan jumlah maupun waktu, sehingga fleksibilitasnya menjadikan keduanya 

instrumen fiskal sosial yang responsif terhadap kebutuhan mendesak (emergency response) seperti 

bencana alam, maupun kebutuhan pembangunan komunitas jangka panjang seperti pembangunan 

fasilitas umum.

Dalam ekosistem ekonomi kerakyatan, infaq dan shadaqah kerap menjadi sumber modal awal (seed 

funding) bagi inisiatif usaha bersama komunitas—seperti pembangunan pasar desa, lumbung pangan, 

atau koperasi simpan pinjam berbasis masjid—sebelum berkembang menjadi lembaga yang lebih formal 

dan mandiri secara finansial. Filantropi Islam berbasis infaq-shadaqah juga terbukti efektif dalam 

merespons krisis kemanusiaan secara cepat karena tidak terikat prosedur birokratis lembaga formal.

Digitalisasi turut mengubah lanskap infaq-shadaqah melalui platform crowdfunding syariah dan fitur 

donasi digital pada aplikasi dompet elektronik, yang memperluas jangkauan penghimpunan dana sosial 

dari masyarakat urban modern sekaligus meningkatkan transparansi penyaluran melalui pelaporan 

digital yang dapat diakses donatur secara real-time.

## F. Integrasi Kelembagaan: Koperasi, BMT, Zakat, dan Wakaf dalam Satu Ekosistem

Fragmentasi kelembagaan ekonomi Islam-kerakyatan selama ini menjadi kendala utama optimalisasi 

dampaknya: koperasi syariah, BMT, lembaga amil zakat, dan nazhir wakaf sering beroperasi secara 

terpisah tanpa sinergi, padahal secara fungsional saling melengkapi dalam satu rantai nilai 

pemberdayaan ekonomi rakyat—mulai dari penghimpunan dana sosial (zakat-wakaf), penyaluran modal 

usaha (BMT-koperasi), hingga pendampingan produksi dan pemasaran.

Model integrasi kelembagaan yang diusulkan adalah pembentukan "ekosistem keuangan sosial Islam 

terpadu" di tingkat komunitas (masjid, pesantren, atau desa), di mana zakat dan wakaf berfungsi sebagai 

sumber modal murah/gratis, BMT dan koperasi syariah berfungsi sebagai penyalur dan pengelola 

pembiayaan produktif, sementara hasil usaha yang berkembang pada gilirannya menjadi muzakki dan 

wakif baru yang memperkuat siklus pendanaan sosial secara berkelanjutan (self-sustaining cycle). Dukungan regulasi dan kelembagaan negara—melalui sinergi Kementerian Koperasi dan UKM, BAZNAS, 

BWI, dan OJK—menjadi prasyarat penting agar integrasi ini tidak hanya bersifat sporadis di tingkat akar 

rumput, tetapi terlembagakan secara nasional sebagai arsitektur baru ekonomi kerakyatan Indonesia 

yang berbasis nilai-nilai Islam dan semangat kekeluargaan Pancasila.