Bab XV : PENDIDIKAN EKONOMI PANCASILA-ISLAM DAN PEMBENTUKAN KARAKTER

 A. Krisis Moral Ekonomi: Materialisme, Hedonisme, dan Individualisme vs. Nilai Pancasila-Islam Globalisasi ekonomi dan derasnya arus budaya konsumerisme telah membawa krisis moral ekonomi di 

kalangan masyarakat modern, termasuk Indonesia, yang tercermin dalam meningkatnya materialisme 

(mengukur kesuksesan semata dari kepemilikan materi), hedonisme (orientasi hidup pada kesenangan 

instan), dan individualisme (melemahnya solidaritas sosial dan gotong royong). Fenomena ini 

bertentangan langsung dengan nilai-nilai Pancasila—khususnya sila kelima tentang keadilan sosial dan 

semangat gotong royong—maupun nilai-nilai Islam yang menekankan zuhud (kesederhanaan), 

keseimbangan (tawazun) antara dunia-akhirat, dan ukhuwah (persaudaraan sosial).

Krisis ini terlihat nyata dalam berbagai gejala sosial-ekonomi: gaya hidup konsumtif berbasis utang 

(misalnya maraknya pinjaman online ilegal dan paylater untuk kebutuhan konsumtif bukan produktif), 

budaya flexing (pamer kekayaan) di media sosial, hingga melemahnya semangat kewirausahaan sosial 

dan filantropi di kalangan generasi muda yang lebih terpapar budaya individualisme global dibanding 

nilai kolektivisme tradisional Indonesia.

Diagnosis krisis moral ekonomi ini menjadi argumen kuat bagi pentingnya pendidikan ekonomi yang 

tidak sekadar mentransfer pengetahuan teknis (literasi keuangan, akuntansi, manajemen bisnis) tetapi 

juga menanamkan fondasi karakter dan nilai yang kokoh, agar generasi mendatang mampu menjadi 

pelaku ekonomi yang piawai secara teknis namun tetap berpegang pada prinsip keadilan, kejujuran, dan 

kepedulian sosial.

## B. Pendidikan Ekonomi Berkarakter: Menanamkan Akhlaq al-Karimah dan Jiwa Kebangsaan

Pendidikan ekonomi berkarakter dirancang untuk mengintegrasikan penanaman akhlaq al-karimah 

(akhlak mulia)—seperti kejujuran (shidq), amanah, keadilan ('adl), dan kedermawanan (sakha')—dengan 

penguatan jiwa kebangsaan Pancasila—seperti gotong royong, cinta tanah air, dan kepedulian terhadap 

sesama warga bangsa tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau golongan.

Pendekatan pedagogis yang relevan mencakup pembelajaran berbasis pengalaman (experiential

learning) melalui praktik langsung berkoperasi, berzakat, dan berwirausaha sosial di lingkungan 

pendidikan, bukan sekadar pembelajaran teoretis di kelas. Pendidikan karakter ekonomi juga perlu 

menghadirkan keteladanan (uswah hasanah) dari tokoh-tokoh ekonomi yang mengintegrasikan sukses 

bisnis dengan kedermawanan sosial, baik tokoh sejarah Islam (seperti Utsman bin Affan yang 

dermawan) maupun tokoh nasional Indonesia yang menunjukkan keteladanan serupa.

Penting pula ditekankan bahwa penanaman karakter ekonomi tidak boleh bersifat indoktrinatif atau 

eksklusif terhadap satu kelompok agama tertentu, mengingat konteks Indonesia yang majemuk; nilai-

nilai universal keadilan dan kejujuran yang bersumber dari ajaran Islam tersebut perlu dikemas dalam bingkai kebangsaan Pancasila yang inklusif, sehingga dapat diterima dan relevan bagi seluruh peserta 

didik lintas agama.

## C. Kurikulum Ekonomi Integratif di Perguruan Tinggi Indonesia

Pengembangan kurikulum ekonomi integratif di perguruan tinggi memerlukan desain yang 

menggabungkan mata kuliah ekonomi konvensional (mikroekonomi, makroekonomi, manajemen 

keuangan) dengan mata kuliah ekonomi Islam (fiqih muamalah, perbankan syariah, manajemen zakat-

wakaf) secara terstruktur dan tidak sekadar tempelan, melainkan terintegrasi dalam kerangka 

epistemologi yang koheren—bagaimana kedua tradisi keilmuan ini saling melengkapi dalam 

menjelaskan dan memecahkan persoalan ekonomi riil bangsa.

Beberapa perguruan tinggi Islam negeri (UIN) dan swasta di Indonesia telah mengembangkan program 

studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah dengan kurikulum yang cukup komprehensif, namun 

tantangan yang masih dihadapi adalah kesenjangan antara kurikulum program studi ekonomi syariah 

dengan program studi ekonomi konvensional di universitas umum, yang jarang memasukkan muatan 

ekonomi Islam sebagai bagian integral kurikulum inti, melainkan hanya sebagai mata kuliah pilihan 

marjinal.

Rekomendasi pengembangan kurikulum ke depan mencakup penguatan mata kuliah lintas disiplin yang 

eksplisit membahas sintesis Pancasila-Islam dalam kebijakan ekonomi (sebagaimana dibahas pada buku 

ini), penguatan kompetensi praktik melalui magang di lembaga zakat-wakaf-koperasi syariah, serta 

kolaborasi riset antara fakultas ekonomi umum dan fakultas syariah/ekonomi Islam untuk menghasilkan 

kajian ilmiah yang benar-benar integratif, bukan sekadar paralel.

## D. Peran Pesantren, Perguruan Tinggi Islam, dan Universitas Nasional dalam Pembentukan SDM 

Ekonomi

Pesantren memiliki peran historis dan strategis dalam pembentukan SDM ekonomi umat, tidak hanya 

sebagai lembaga pendidikan keagamaan tetapi juga basis pemberdayaan ekonomi komunitas melalui 

unit usaha pesantren (seperti Pondok Pesantren Sidogiri dengan jaringan koperasi dan BMT-nya yang 

dikenal luas). Model pesantrenpreneur ini menunjukkan bahwa pendidikan agama dan pemberdayaan 

ekonomi dapat berjalan beriringan secara efektif, menghasilkan santri yang tidak hanya paham agama 

tetapi juga cakap berwirausaha.

Perguruan tinggi Islam negeri (UIN/IAIN/STAIN) berperan sebagai pusat pengembangan keilmuan 

ekonomi syariah tingkat lanjut, mencetak sarjana, akademisi, dan praktisi ahli ekonomi syariah yang mengisi kebutuhan industri keuangan syariah, lembaga zakat-wakaf, dan regulator negara. Sementara 

itu, universitas nasional (non-agama) memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan pemahaman 

ekonomi syariah kepada mahasiswa lintas latar belakang, sehingga nilai-nilai integratif Pancasila-Islam 

tidak terisolasi hanya di kalangan terdidik agama, melainkan menjadi wawasan bersama seluruh elemen 

bangsa.

Sinergi ketiga jenis institusi pendidikan ini—pesantren sebagai basis karakter dan praktik akar rumput, 

perguruan tinggi Islam sebagai pusat keilmuan mendalam, dan universitas nasional sebagai penyebar 

wawasan lintas kalangan—menjadi ekosistem pendidikan yang saling melengkapi dalam mencetak 

generasi SDM ekonomi Indonesia yang unggul secara teknis dan kokoh secara karakter.

## E. Generasi Penerus sebagai Agen Transformasi Sistem Ekonomi Berkeadilan

Generasi muda Indonesia, khususnya generasi Z dan Alpha yang tumbuh dalam era digital, memiliki 

karakteristik unik yang dapat menjadi kekuatan sekaligus tantangan bagi transformasi sistem ekonomi 

berkeadilan: di satu sisi mereka lebih melek teknologi dan terbuka terhadap inovasi (yang 

mempermudah adopsi fintech syariah, zakat digital, dan wakaf digital), namun di sisi lain rentan 

terpapar budaya konsumerisme global dan individualisme sebagaimana dibahas pada bagian A.

Peran generasi penerus sebagai agen transformasi dapat diwujudkanmelalui berbagai jalur: 

kewirausahaan sosial (social entrepreneurship) yang memadukan profit dengan dampak sosial-

lingkungan; aktivisme filantropi digital melalui platform crowdfunding zakat-wakaf yang mereka kelola 

atau gerakkan; partisipasi dalam gerakan literasi ekonomi syariah di lingkungan sebaya; hingga 

keterlibatan dalam perumusan kebijakan publik melalui organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan 

yang mengadvokasi agenda ekonomi berkeadilan.

Pendidikan tinggi dan lembaga kepemudaan memiliki tanggung jawab besar untuk memfasilitasi dan 

memberdayakan potensi generasi ini melalui program inkubasi bisnis sosial syariah, beasiswa dan 

pendampingan riset ekonomi integratif, serta ruang partisipasi nyata dalam program-program 

transformasi ekonomi yang dirancang pemerintah maupun lembaga masyarakat sipil, agar idealisme 

generasi muda tidak hanya berhenti pada wacana tetapi terwujud dalam aksi nyata pembangunan 

ekonomi bangsa.