BAB II LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI

 BAB 2: LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI

2.1 Pendahuluan

Setiap sistem ekonomi tidak berdiri dalam ruang hampa nilai; ia selalu ditopang oleh seperangkat ideologi dan sistem nilai yang menjadi landasan pengambilan keputusan ekonomi—baik pada level individu, korporasi, maupun negara. Ideologi ekonomi menjawab pertanyaan mendasar: siapa yang berhak memiliki sumber daya, bagaimana sumber daya dialokasikan, dan untuk tujuan apa aktivitas ekonomi dijalankan. Bab ini mengurai landasan nilai dan ideologi dari Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam, serta memposisikan keduanya di antara dua ideologi besar dunia, yaitu kapitalisme dan sosialisme.

2.2 Pengertian Ideologi Ekonomi

Ideologi ekonomi adalah sistem gagasan yang menjadi kerangka acuan (frame of reference) suatu bangsa atau komunitas dalam mengorganisasikan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dua ideologi ekstrem yang mendominasi wacana ekonomi dunia sejak abad ke-18 hingga ke-20 adalah:

Kapitalisme: menempatkan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan mekanisme pasar bebas (invisible hand) sebagai basis utama, dengan peran negara yang minimal (laissez-faire).

Sosialisme/Komunisme: menempatkan kepemilikan kolektif/negara atas alat produksi dan perencanaan terpusat sebagai basis utama, dengan penghapusan kepemilikan pribadi atas alat produksi.

Baik Pancasila maupun Islam menempatkan diri sebagai jalan tengah (wasathiyah/middle path) yang mengambil elemen positif dari keduanya sembari menolak ekses masing-masing: kebebasan individu diakui tetapi tidak mutlak (menolak kapitalisme liberal), dan peran kolektif/negara diakui tetapi tidak menegasikan hak milik pribadi (menolak sosialisme-komunisme).

2.3 Pancasila sebagai Landasan Nilai dan Ideologi Ekonomi

2.3.1 Pancasila sebagai Dasar Filosofis (Philosophische Grondslag)

Pancasila, sebagaimana digagas oleh para pendiri bangsa, berfungsi sebagai dasar filsafat negara (philosophische grondslag) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, termasuk hukum dan kebijakan ekonomi. Kelima sila Pancasila bukan sekadar simbol politik, melainkan seperangkat nilai yang saling terkait secara organik (hierarkis-piramidal) dan menjadi paradigma pembangunan ekonomi nasional.

2.3.2 Nilai Kelima Sila sebagai Basis Ekonomi Pancasila

"Sila

" "Nilai Dasar

" "Implikasi dalam Ekonomi

"

"1. Ketuhanan Yang Maha Esa

" "Religiositas, moralitas transendental

" "Ekonomi tidak bebas nilai; etika dan spiritualitas menjadi rambu aktivitas ekonomi (mis. larangan riba/eksploitasi berlebihan)

"

"2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

" "Martabat manusia, keadilan, HAM

" "Penghormatan terhadap hak pekerja, larangan eksploitasi tenaga kerja dan monopoli yang merugikan masyarakat

"

"3. Persatuan Indonesia

" "Kesatuan, nasionalisme ekonomi

" "Prioritas pada penguatan ekonomi nasional, pemerataan antarwilayah, dan kepentingan bangsa di atas kepentingan asing/sektoral

"

"4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

" "Demokrasi ekonomi, musyawarah

" "Perencanaan ekonomi partisipatif; pengambilan keputusan ekonomi strategis melalui mekanisme demokratis, bukan otoriter maupun oligarkis

"

"5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

" "Keadilan distributif

" "Pemerataan kesejahteraan melalui redistribusi, subsidi, dan afirmasi bagi kelompok lemah; tujuan akhir pembangunan ekonomi

"

2.3.3 Pasal 33 UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional

Pasal 33 UUD 1945 menjadi operasionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam konstitusi ekonomi (economic constitution) Indonesia. Ketentuan pentingnya antara lain: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan; cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menegaskan bahwa Ekonomi Pancasila menolak baik kapitalisme liberal murni maupun etatisme (dominasi negara total).

2.3.4 Ciri Ideologis Ekonomi Pancasila

Sistem ekonomi campuran (mixed economy) yang mengombinasikan mekanisme pasar dan peran negara secara proporsional.

Demokrasi ekonomi: keputusan ekonomi penting melibatkan partisipasi rakyat, bukan didikte oleh kekuatan modal maupun kekuasaan negara semata.

Keseimbangan antara efisiensi (pertumbuhan) dan pemerataan (keadilan sosial) sebagai dua tujuan yang harus dicapai bersama, bukan dipertentangkan.

Koperasi sebagai wujud kelembagaan ekonomi yang paling representatif terhadap asas kekeluargaan.

2.4 Islam sebagai Landasan Nilai dan Ideologi Ekonomi

2.4.1 Tauhid sebagai Fondasi Utama

Landasan paling fundamental dalam Ekonomi Islam adalah tauhid (keesaan Allah), yang berarti seluruh aktivitas ekonomi—produksi, konsumsi, investasi, hingga kebijakan fiskal negara—harus tunduk pada kehendak dan hukum Allah. Tauhid menghasilkan pandangan bahwa alam semesta dan seluruh sumber daya di dalamnya adalah milik Allah (QS. Thaha: 6), sehingga tidak ada satu pihak pun, baik individu maupun negara, yang memiliki otoritas mutlak untuk menentukan sendiri aturan ekonomi tanpa merujuk pada syariah.

2.4.2 Syariah sebagai Kerangka Hukum dan Nilai

Syariah menjadi kerangka normatif yang mengatur secara rinci aspek muamalah (transaksi ekonomi), dengan beberapa prinsip pokok:

Larangan riba (bunga/interest) dalam segala bentuk transaksi keuangan (QS. Al-Baqarah: 275-279).

Larangan gharar (ketidakpastian/spekulasi berlebihan) dan maysir (perjudian) dalam kontrak ekonomi.

Kewajiban zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bersifat wajib, bukan sukarela.

Larangan memproduksi, memperjualbelikan, atau mengonsumsi barang/jasa yang haram (mis. khamr, barang curian, transaksi ribawi).

Penegakan keadilan dalam kontrak (akad) dan larangan eksploitasi (zulm) dalam segala bentuk transaksi.

2.4.3 Maqashid Syariah sebagai Tujuan Akhir Ideologi Ekonomi Islam

Maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah) yang dirumuskan oleh ulama seperti Imam al-Ghazali dan asy-Syatibi menjadi kerangka besar yang mengarahkan seluruh aktivitas ekonomi Islam pada pemeliharaan lima hal pokok (al-dharuriyyat al-khams):

Hifz ad-din (memelihara agama): aktivitas ekonomi tidak boleh bertentangan dengan nilai keagamaan.

Hifz an-nafs (memelihara jiwa): ekonomi harus menjamin pemenuhan kebutuhan dasar manusia agar dapat hidup layak.

Hifz al-'aql (memelihara akal): larangan terhadap hal yang merusak akal (mis. produksi/distribusi barang haram seperti khamr).

Hifz an-nasl (memelihara keturunan): perlindungan terhadap institusi keluarga sebagai unit ekonomi dasar.

Hifz al-mal (memelihara harta): perlindungan hak milik yang sah, larangan pencurian, penipuan, dan riba.

Kelima maqashid ini menjadi parameter untuk menilai apakah suatu kebijakan atau praktik ekonomi bersifat maslahah (membawa kemaslahatan) atau justru mafsadah (menimbulkan kerusakan), sehingga menjadi metode ijtihad ekonomi kontemporer, misalnya dalam menilai instrumen keuangan modern seperti bank syariah, sukuk, ataupun fintech syariah.

2.4.4 Ciri Ideologis Ekonomi Islam

Kepemilikan bersifat multijenis: kepemilikan individu, kepemilikan umum (milkiyah 'ammah), dan kepemilikan negara (milkiyah daulah) diakui sekaligus, masing-masing dengan batasannya.

Mekanisme pasar dihormati, tetapi diawasi ketat oleh nilai etika (hisbah) untuk mencegah praktik curang, penimbunan (ihtikar), dan monopoli zalim.

Distribusi kekayaan bersifat wajib melalui zakat dan dianjurkan melalui infak, sedekah, dan wakaf, bukan semata bergantung pada belas kasihan individu.

Negara memiliki peran aktif sebagai penegak syariah ekonomi (hisbah) dan penjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat (baitul mal).

2.5 Perbandingan Ideologi: Kapitalisme, Sosialisme, Pancasila, dan Islam

"Aspek

" "Kapitalisme

" "Sosialisme

" "Pancasila

" "Islam

"

"Sumber nilai

" "Rasio individu, sekuler

" "Materialisme historis, sekuler

" "Kesepakatan bangsa yang religius

" "Wahyu (Al-Qur'an & As-Sunnah)

"

"Kepemilikan

" "Individu, mutlak

" "Kolektif/negara

" "Individu diakui, berfungsi sosial

" "Multijenis (individu, umum, negara)

"

"Peran negara

" "Minimal (laissez-faire)

" "Dominan/total

" "Proporsional (mixed economy)

" "Aktif menegakkan syariah & keadilan

"

"Mekanisme alokasi

" "Pasar bebas

" "Perencanaan terpusat

" "Pasar + perencanaan negara

" "Pasar diawasi nilai syariah (hisbah)

"

"Redistribusi

" "Minimal, karitatif sukarela

" "Dipaksakan negara (pemerataan total)

" "Melalui pajak, subsidi, BUMN, koperasi

" "Wajib (zakat) + anjuran (infak/wakaf)

"

2.6 Titik Temu dan Titik Beda Pancasila dan Islam sebagai Landasan Ekonomi

2.6.1 Titik Temu

Sama-sama menolak sekularisasi ekonomi total; keduanya menempatkan nilai spiritual/religius sebagai bagian integral aktivitas ekonomi.

Sama-sama menekankan keadilan sosial dan pemerataan sebagai tujuan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi (growth) semata.

Sama-sama mengakui hak milik individu namun membatasinya dengan fungsi sosial dan tanggung jawab kolektif.

Sama-sama memposisikan diri sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme (wasathiyah dalam Islam; asas kekeluargaan dalam Pancasila).

2.6.2 Titik Beda

Sumber otoritas nilai: Pancasila bersumber dari konsensus kebangsaan yang bersifat inklusif bagi seluruh pemeluk agama di Indonesia, sedangkan Islam bersumber langsung dari wahyu yang bersifat partikular bagi umat Muslim namun diklaim universal (rahmatan lil 'alamin).

Instrumen operasional: Ekonomi Pancasila mengandalkan instrumen konstitusional-legal seperti Pasal 33 UUD 1945, BUMN, dan koperasi; Ekonomi Islam mengandalkan instrumen fikih muamalah yang lebih rinci seperti zakat, akad-akad syariah, dan larangan riba yang eksplisit dan mengikat secara teologis.

Cakupan detail regulasi: Islam memiliki hukum ekonomi (fiqh muamalah) yang jauh lebih rinci dan spesifik dibanding Pancasila yang lebih bersifat sebagai prinsip dasar (grundnorm) yang memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam perundang-undangan.

2.7 Rangkuman

Landasan nilai dan ideologi menentukan arah dan karakter suatu sistem ekonomi. Ekonomi Pancasila dibangun di atas nilai-nilai kelima sila Pancasila dan diperkuat secara konstitusional melalui Pasal 33 UUD 1945, dengan ciri utama sistem ekonomi campuran yang menyeimbangkan kepentingan individu dan sosial melalui asas kekeluargaan. Ekonomi Islam dibangun di atas fondasi tauhid, syariah, dan maqashid syariah, dengan tujuan akhir mencapai maslahah dan falah bagi umat manusia. Keduanya sama-sama memposisikan diri sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme, meski berbeda dalam sumber otoritas nilai dan tingkat kerincian instrumen operasionalnya. Pemahaman terhadap landasan nilai dan ideologi ini menjadi prasyarat penting sebelum mempelajari lebih lanjut instrumen dan kelembagaan operasional dari kedua sistem ekonomi tersebut.

Daftar Pustaka (Rujukan Umum)

Notonagoro. Pancasila Secara Ilmiah Populer. Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1975.

Mubyarto. Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan. Jakarta: LP3ES, 1987.

Chapra, M. Umer. Islam and the Economic Challenge. Herndon: IIIT, 1992.

An-Nabhani, Taqiyuddin. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Karim, Adiwarman A. Ekonomi Mikro Islami. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33.

. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Karim, Adiwarman A. Ekonomi Mikro Islami. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33.

. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Karim, Adiwarman A. Ekonomi Mikro Islami. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33.