Bab XIII : MODEL-MODEL EKONOMI ALTERNATIF DAN RELEVANSINYA

 A. Ekonomi Sosial Pasar (Social Market Economy) Jerman dan Kompatibilitasnya dengan Sistem 

Integratif

Ekonomi Sosial Pasar (Soziale Marktwirtschaft) yang dipelopori Ludwig Erhard pasca-Perang Dunia II 

menggabungkan kebebasan pasar (kompetisi, kepemilikan privat) dengan intervensi negara yang 

terukur untuk menjamin keadilan sosial (jaminan sosial, regulasi anti-monopoli, hubungan industrial 

tripartit antara negara-pengusaha-serikat pekerja). Model ini menolak dua ekstrem: kapitalisme laissez-

faire yang mengabaikan keadilan sosial, dan sosialisme sentralistik yang mengabaikan efisiensi pasar

Kompatibilitas model ini dengan sistem integratif Pancasila-Islam cukup tinggi karena keduanya sama-

sama menempatkan negara sebagai penyeimbang (bukan penguasa tunggal maupun pembiar pasif) 

antara kepentingan pasar dan kepentingan sosial. Prinsip Ordnungspolitik (kebijakan tata kelola) Jerman 

yang menekankan aturan main yang adil dan konsisten sejalan dengan prinsip syariah tentang 

pentingnya regulasi anti-riba, anti-gharar (ketidakpastian), dan anti-monopoli demi menjaga keadilan 

mekanisme pasar.

Pembelajaran konkret bagi Indonesia dari model Jerman antara lain sistem pendidikan vokasi ganda 

(dual education system) yang menghubungkan dunia usaha dan pendidikan secara erat, serta co-

determination (Mitbestimmung) yang memberi pekerja hak partisipasi dalam pengambilan keputusan 

perusahaan—prinsip yang selaras dengan semangat musyawarah dan syirkah dalam Islam maupun asas 

kekeluargaan dalam koperasi Pancasila.

## B. Ekonomi Kesejahteraan Skandinavia: Pelajaran bagi Demokrasi Ekonomi Pancasila-Islam

Model Nordik (Swedia, Denmark, Norwegia, Finlandia) dikenal dengan kombinasi pajak tinggi, belanja 

sosial masif, dan produktivitas ekonomi yang tetap kompetitif secara global, ditopang oleh tingkat kepercayaan sosial (social trust) yang tinggi antarwarga dan terhadap institusi negara. Karakteristik 

utamanya adalah universalisme kesejahteraan (universal welfare)—layanan pendidikan, kesehatan, dan 

jaminan sosial diberikan kepada seluruh warga negara tanpa memandang status ekonomi, dibiayai 

melalui pajak progresif yang tinggi.

Pelajaran utama bagi Indonesia adalah pentingnya kepercayaan publik terhadap institusi pengelola dana 

sosial (baik pajak maupun zakat) sebagai prasyarat keberhasilan sistem redistribusi berskala besar—

tanpa kepercayaan ini, warga cenderung enggan membayar kewajiban fiskal secara jujur, sebagaimana 

tercermin dari rendahnya tax ratio dan rasio zakat terhadap potensi di Indonesia dibanding tingkat 

kepatuhan pajak di negara Skandinavia yang mencapai di atas 40% dari PDB.

Meski demikian, replikasi penuh model Skandinavia di Indonesia menghadapi kendala struktural: basis 

pajak yang masih sempit, sektor informal yang besar, dan heterogenitas sosial-keagamaan yang berbeda 

dari homogenitas relatif masyarakat Nordik. Karena itu, elemen yang lebih relevan diadopsi adalah 

semangat universalisme layanan dasar dan tata kelola berbasis kepercayaan, dikombinasikan dengan 

kekuatan unik zakat dan wakaf sebagai pelengkap fiskal negara yang tidak dimiliki model Nordik.

## C. Teori Dependensia Amerika Latin dan Kemandirian Ekonomi dalam Perspektif Islam

Teori dependensia yang dikembangkan pemikir seperti Raúl Prebisch dan André Gunder Frank 

menjelaskan bagaimana negara-negara pinggiran (periphery) di Amerika Latin terjebak dalam 

ketergantungan struktural terhadap negara pusat (core) melalui pola perdagangan yang tidak setara 

(unequal exchange)—ekspor bahan mentah bernilai rendah, impor barang manufaktur bernilai tinggi—

yang melanggengkan keterbelakangan ekonomi meski secara formal telah merdeka secara politik

Perspektif Islam memiliki resonansi kuat dengan kritik dependensia melalui konsep kemandirian umat 

(istiqlaliyah iqtishadiyah) yang menolak ketergantungan berlebihan pada kekuatan ekonomi asing, 

sebagaimana tercermin dalam larangan riba internasional yang eksploitatif dan anjuran membangun 

kemandirian produksi (khususnya pangan) di dalam komunitas Muslim. Sejarah mencatat kebijakan 

Umar bin Khattab yang menolak impor pangan berlebihan dari luar untuk menjaga kemandirian 

ekonomi Madinah.

Bagi Indonesia, relevansi teori dependensia terlihat pada ketergantungan ekonomi terhadap ekspor 

komoditas mentah (batu bara, kelapa sawit, nikel) tanpa hilirisasi industri yang memadai, serta 

ketergantungan pada utang luar negeri berbunga. Sintesis Pancasila-Islam menawarkan strategi 

kemandirian melalui hilirisasi industri nasional, penguatan ekonomi syariah domestik sebagai substitusi 

pembiayaan berbasis bunga asing, dan penguatan basis produksi pangan-energi domestik sebagai wujud 

kedaulatan ekonomi bangsa. ## D. Islamic Social Finance: Tren Global dan Peluang bagi Indonesia

Islamic Social Finance (ISF) merupakan bidang kajian dan praktik yang berkembang pesat secara global, 

mencakup zakat, wakaf, sukuk sosial, dan mikrofinansial syariah yang diarahkan pada pencapaian tujuan 

pembangunan berkelanjutan (SDGs). Lembaga multilateral seperti Islamic Development Bank (IsDB) dan 

World Bank telah menerbitkan berbagai kajian yang mengakui potensi ISF sebagai pelengkap

pembiayaan pembangunan konvensional, terutama di negara-negara berpenduduk Muslim besar.

Tren global ISF mencakup pengembangan fintech zakat dan wakaf digital, integrasi ISF dengan pasar 

modal syariah melalui sukuk sosial dan hijau (green-social sukuk), serta kolaborasi lintas negara melalui 

platform seperti Global Islamic Finance Report dan World Islamic Economic Forum. Beberapa negara 

seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi telah menjadikan ISF sebagai bagian strategi 

pembangunan nasional yang terintegrasi dengan kebijakan fiskal formal.

Indonesia, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dengan potensi zakat dan wakaf yang 

sangat besar namun realisasinya masih rendah, memiliki peluang signifikan untuk menjadi pemimpin 

global ISF apabila mampu memperbaiki tata kelola kelembagaan, meningkatkan literasi masyarakat, dan 

mengintegrasikan ISF secara lebih erat dengan kebijakan fiskal dan pembangunan nasional—

sebagaimana tecermin dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia yang disusun Komite Nasional 

Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

## E. Sustainable Development Goals (SDGs) dan Maqashid Syariah: Konvergensi Global

SDGs yang dicanangkan PBB pada 2015 mencakup 17 tujuan yang meliputi pengentasan kemiskinan, 

ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, hingga penanganan 

perubahan iklim. Maqashid syariah, konsep filsafat hukum Islam yang dikembangkan Imam al-Ghazali 

dan disempurnakan Imam al-Syatibi, merumuskan lima tujuan pokok syariah (dharuriyat khamsah): 

menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz 

al-mal).

Konvergensi keduanya sangat jelas: tujuan SDGs terkait pengentasan kemiskinan dan kelaparan sejalan 

dengan hifz al-nafs (perlindungan jiwa dari kebinasaan akibat kemiskinan ekstrem); tujuan pendidikan 

berkualitas sejalan dengan hifz al-'aql; tujuan kesehatan sejalan dengan hifz al-nafs; dan seterusnya. 

Para akademisi ekonomi Islam kontemporer, seperti Umer Chapra dan Muhammad Anas Zarqa, telah 

mengembangkan kerangka indeks maqashid syariah sebagai alat ukur alternatif pembangunan yang 

lebih holistik dibanding indikator ekonomi konvensional semata. Bagi Indonesia, konvergensi ini membuka peluang mengarusutamakan (mainstreaming) instrumen 

keuangan sosial Islam sebagai salah satu sumber pembiayaan pencapaian SDGs nasional, sebagaimana 

telah mulai dirintis melalui penerbitan Green Sukuk dan Cash Waqf Linked Sukuk yang secara eksplisit 

mengaitkan pembiayaan syariah dengan target-target pembangunan berkelanjutan global.

## F. Indonesia sebagai Episentrum Ekonomi Syariah Dunia: Visi dan Strategi

Indonesia memiliki modal dasar signifikan untuk menjadi episentrum ekonomi syariah dunia: populasi 

Muslim terbesar global, pertumbuhan industri halal yang pesat, aset keuangan syariah yang terus 

berkembang, serta dukungan politik melalui pembentukan KNEKS yang diketuai langsung oleh Presiden. 

Berbagai laporan indeks ekonomi syariah global (seperti State of the Global Islamic Economy Report) 

secara konsisten menempatkan Indonesia pada peringkat atas dunia dalam beberapa tahun terakhir.

Strategi menuju episentrum global tersebut mencakup empat pilar utama: penguatan industri halal 

(makanan, kosmetik, fesyen, farmasi, pariwisata halal); pengembangan keuangan syariah (perbankan, 

pasar modal, dana pensiun syariah); penguatan dana sosial syariah (zakat dan wakaf) sebagaimana 

dibahas pada Bab 12; serta penguatan kewirausahaan syariah melalui inkubasi bisnis dan digitalisasi 

UMKM syariah.

Tantangan yang harus diatasi mencakup fragmentasi regulasi antarlembaga, rendahnya literasi ekonomi 

syariah masyarakat (termasuk di kalangan Muslim sendiri), keterbatasan SDM ahli ekonomi syariah 

berkualitas, serta persaingan global dengan negara-negara Teluk dan Malaysia yang telah lebih dahulu 

membangun ekosistem ekonomi syariah yang matang. Konsistensi kebijakan lintas pemerintahan 

menjadi kunci keberhasilan visi jangka panjang ini.