Bab I HAKIKAT MANUSIA DALAM SISTEM EKONOMI PANCASILA DAN ISLAM

 

BAB 1: HAKIKAT MANUSIA DALAM SISTEM EKONOMI PANCASILA DAN ISLAM

1.1 Pendahuluan

Setiap sistem ekonomi, disadari atau tidak, dibangun di atas asumsi dasar tentang siapa manusia itu, apa motif tindakannya, dan bagaimana ia seharusnya berelasi dengan sesama serta dengan alam semesta. Asumsi tentang hakikat manusia inilah yang disebut sebagai basis antropologis (philosophical anthropology) suatu sistem ekonomi. Basis inilah yang kemudian melahirkan teori perilaku konsumen, teori produksi, teori distribusi, hingga kebijakan publik. Ekonomi kapitalis-liberal dibangun di atas konsep homo economicus, ekonomi sosialis dibangun di atas konsep manusia sebagai makhluk kelas dan produksi kolektif, sedangkan Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam masing-masing memiliki konsepsi tersendiri tentang manusia yang berimplikasi luas terhadap cara pandang keduanya dalam menyusun kebijakan dan perilaku ekonomi.

Bab ini membahas secara mendalam bagaimana Pancasila dan Islam memandang hakikat manusia, mempertentangkannya dengan konsep homo economicus dalam ekonomi konvensional, serta menjelaskan implikasi dari pandangan tersebut terhadap perilaku ekonomi individu dan masyarakat.

1.2 Konsep Manusia dalam Ekonomi Konvensional: Homo Economicus

Homo economicus adalah konstruksi teoretis manusia rasional yang bertindak semata-mata untuk memaksimalkan kepuasan atau keuntungan pribadi (utility maximization/profit maximization) dengan informasi yang dianggap sempurna. Konsep ini memiliki beberapa asumsi dasar:

Rasionalitas penuh (perfect rationality): manusia selalu mampu menghitung untung-rugi setiap pilihan secara konsisten.

Kepentingan diri (self-interest) sebagai motif utama: tindakan ekonomi didorong oleh keinginan memaksimalkan kepuasan pribadi.

Preferensi individu bersifat tetap (given) dan tidak dipengaruhi oleh nilai moral, agama, atau budaya.

Manusia dipandang sebagai individu yang terpisah (atomistik), bukan bagian integral dari komunitas.

Kritik terhadap homo economicus banyak muncul, antara lain dari ekonomi kelembagaan (institutional economics), ekonomi perilaku (behavioral economics), maupun dari perspektif etika dan agama. Kritik utamanya adalah bahwa manusia riil tidak pernah sepenuhnya rasional, memiliki batasan kognitif (bounded rationality), serta dipengaruhi oleh nilai, emosi, dan relasi sosial. Baik Pancasila maupun Islam menolak reduksi manusia menjadi makhluk ekonomi semata yang hanya mengejar maksimalisasi materi.

1.3 Hakikat Manusia dalam Pandangan Pancasila

1.3.1 Manusia sebagai Makhluk Monodualis dan Monopluralis

Dalam filsafat Pancasila, sebagaimana dirumuskan oleh Notonagoro, manusia dipandang sebagai makhluk monodualis, yaitu kesatuan utuh dari dua unsur yang tidak dapat dipisahkan: jasmani dan rohani, individu dan sosial, serta pribadi dan makhluk Tuhan. Manusia juga dipandang sebagai makhluk monopluralis karena memiliki hakikat susunan kodrat (jiwa-raga), sifat kodrat (individu-sosial), dan kedudukan kodrat (pribadi berdiri sendiri-makhluk Tuhan) sekaligus.

Dimensi individu: manusia memiliki hak dan kebebasan pribadi untuk berusaha, memiliki harta, dan mengembangkan potensi dirinya.

Dimensi sosial: manusia tidak dapat hidup sendiri; ia terikat oleh kewajiban terhadap sesama dan masyarakat (asas kekeluargaan dan gotong royong).

Dimensi ketuhanan: manusia Pancasila adalah manusia yang religius, bertindak dalam kerangka nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Sila 1).

Dimensi kemanusiaan yang adil dan beradab: manusia diperlakukan sebagai subjek yang bermartabat, bukan sekadar alat produksi atau objek eksploitasi (Sila 2).

Implikasinya, dalam sistem Ekonomi Pancasila, manusia bukanlah individu atomistik yang bebas nilai, melainkan pribadi yang keberadaannya selalu terkait dengan tanggung jawab sosial dan moral keagamaan. Kepentingan pribadi diakui, tetapi tidak boleh mengorbankan kepentingan bersama; sebaliknya, kepentingan kolektif juga tidak boleh menegasikan hak asasi dan martabat perseorangan.

1.3.2 Prinsip Kekeluargaan dan Gotong Royong

Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Asas ini mencerminkan pandangan bahwa manusia Indonesia dalam berekonomi bukan sekadar pesaing (competitor) melainkan mitra (co-producer dan co-owner) yang bekerja sama untuk kemakmuran bersama. Koperasi menjadi soko guru perekonomian karena paling mencerminkan hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang bekerja sama secara sukarela demi kesejahteraan bersama, bukan demi akumulasi modal segelintir pihak.

1.4 Hakikat Manusia dalam Pandangan Islam

1.4.1 Manusia sebagai Khalifah fil Ardh (Wakil Allah di Bumi)

Islam memandang manusia sebagai khalifah fil ardh, yaitu wakil Allah di muka bumi yang diberi amanah untuk mengelola dan memakmurkan alam (QS. Al-Baqarah: 30 dan QS. Hud: 61). Sebagai khalifah, manusia memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi, namun hak tersebut bersifat amanah (trust), bukan kepemilikan mutlak, karena kepemilikan hakiki hanya milik Allah (QS. An-Nur: 33; QS. Al-Hadid: 7). Konsekuensinya, setiap aktivitas ekonomi—produksi, konsumsi, maupun distribusi—harus dipertanggungjawabkan kelak di akhirat.

1.4.2 Manusia sebagai Abdullah (Hamba Allah)

Selain sebagai khalifah, manusia juga berkedudukan sebagai abdullah, hamba yang tunduk pada aturan (syariah) Allah dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi (QS. Adz-Dzariyat: 56). Dua kedudukan ini—khalifah dan abdullah—saling melengkapi: kebebasan berekonomi (sebagai khalifah) dibingkai oleh ketundukan pada nilai dan hukum syariah (sebagai abdullah), sehingga aktivitas ekonomi tidak bebas nilai melainkan sarat nilai (value-laden), bukan value-free sebagaimana dalam ekonomi konvensional.

1.4.3 Konsep Homo Islamicus

Sebagai kontra-konsep terhadap homo economicus, para ekonom Muslim merumuskan konsep homo islamicus, yaitu manusia yang perilaku ekonominya dituntun oleh keimanan dan etika Islam, dengan ciri utama:

Rasionalitas Islami (Islamic rationality): perhitungan untung-rugi tidak hanya bersifat duniawi (dunyawi), tetapi juga ukhrawi—mempertimbangkan pahala dan dosa, halal dan haram.

Motif ganda (dual motivation): mengejar keuntungan material (mashlahah dunyawiyah) sekaligus falah (kebahagiaan hakiki dunia-akhirat).

Altruisme dan sikap berbagi: zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi bagian integral, bukan pelengkap, dari perilaku ekonomi seorang Muslim.

Kepemilikan bersifat relatif dan fungsional (bukan mutlak), karena harta adalah titipan (amanah) yang harus disalurkan sesuai ketentuan syariah.

Dengan demikian, manusia dalam Islam tidak dilarang mencari keuntungan dan mengakumulasi kekayaan secara halal, tetapi motivasinya diarahkan pada mashlahah (kemaslahatan) yang lebih luas daripada sekadar kepuasan individual, serta dibatasi oleh koridor halal-haram dan tanggung jawab sosial seperti zakat.

1.5 Perbandingan Hakikat Manusia: Konvensional, Pancasila, dan Islam

Untuk memperjelas perbedaan mendasar ketiga pandangan tersebut, berikut disajikan tabel perbandingan:

"Aspek

" "Ekonomi Konvensional (Homo Economicus)

" "Ekonomi Pancasila

" "Ekonomi Islam (Homo Islamicus)

"

"Motif utama

" "Maksimalisasi kepuasan/keuntungan pribadi

" "Keseimbangan kepentingan individu dan sosial (kekeluargaan)

" "Mashlahah dan falah (kebahagiaan dunia-akhirat)

"

"Sifat manusia

" "Individu atomistik, bebas nilai

" "Monodualis: pribadi sekaligus makhluk sosial dan Tuhan

" "Khalifah sekaligus abdullah (hamba Allah)

"

"Kepemilikan

" "Mutlak dan absolut milik individu

" "Diakui, namun berfungsi sosial

" "Relatif; hakikatnya milik Allah, manusia sebagai pemegang amanah

"

"Rasionalitas

" "Rasionalitas sempit berbasis untung-rugi materi

" "Rasionalitas berbasis musyawarah dan nilai kemanusiaan

" "Rasionalitas Islami: mempertimbangkan halal-haram dan akhirat

"

"Peran nilai/agama

" "Terpisah (sekuler, value-free)

" "Terintegrasi melalui Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

" "Terintegrasi penuh melalui syariah (value-laden)

"

"Orientasi sosial

" "Kompetisi individual

" "Kekeluargaan dan gotong royong

" "Ukhuwah (persaudaraan) dan ta'awun (tolong-menolong)

"

1.6 Implikasi terhadap Perilaku dan Kebijakan Ekonomi

Perbedaan pandangan tentang hakikat manusia di atas melahirkan implikasi nyata dalam perilaku dan kebijakan ekonomi:

Perilaku konsumsi tidak semata dituntun oleh maksimalisasi utilitas pribadi, tetapi juga oleh kepatutan sosial (Pancasila) dan batasan halal-haram serta larangan israf/tabzir atau pemborosan (Islam).

Perilaku produksi diarahkan tidak hanya pada efisiensi dan laba, tetapi juga pada keberkahan, keadilan bagi pekerja, dan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari amanah kekhalifahan.

Distribusi kekayaan menekankan pemerataan melalui mekanisme kelembagaan seperti koperasi dan BUMN (Pancasila), maupun zakat, infak, sedekah, dan wakaf/ZISWAF (Islam), sebagai koreksi terhadap kesenjangan yang dihasilkan mekanisme pasar bebas.

Peran negara menjadi signifikan sebagai penyeimbang, bukan hanya wasit pasif (night-watchman state) sebagaimana dalam ekonomi liberal, karena manusia dipandang membutuhkan bimbingan struktural agar kebebasan individunya tidak merugikan kepentingan bersama.

1.7 Rangkuman

Hakikat manusia menjadi fondasi filosofis yang membedakan sistem ekonomi. Ekonomi konvensional memandang manusia sebagai homo economicus yang rasional-egois dan bebas nilai. Ekonomi Pancasila memandang manusia sebagai makhluk monodualis-monopluralis yang menyeimbangkan dimensi individu, sosial, dan ketuhanan. Ekonomi Islam memandang manusia sebagai khalifah sekaligus abdullah yang perilaku ekonominya dituntun oleh syariah menuju falah. Ketiganya memiliki titik temu dalam menolak individualisme ekstrem, namun berbeda dalam sumber otoritas nilai: Pancasila bersumber pada kesepakatan bangsa yang religius-kekeluargaan, sedangkan Islam bersumber langsung pada wahyu (Al-Qur'an dan As-Sunnah).